Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk mencegah negara bagian menetapkan regulasi AI, memicu perdebatan tentang keamanan dan pengendalian.

Presiden Trump baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan menandatangani perintah eksekutif yang berupaya menggantikan regulasi kecerdasan buatan (AI) di tingkat negara bagian—yang sudah diterapkan atau direncanakan—dengan kebijakan federal yang lebih longgar. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mempertahankan “aturan yang seragam”, jika tidak, posisi terdepan AS dalam persaingan AI global bisa terancam. Ia menegaskan, jika 50 negara bagian membuat aturan sendiri-sendiri, “kecerdasan buatan akan mati di masa awal perkembangan.”

Rencana ini dengan cepat memicu kekhawatiran dari organisasi keamanan, akademisi, serta legislator negara bagian dari kedua partai. Dalam beberapa bulan terakhir, seiring teknologi AI makin meresap ke kehidupan sehari-hari—termasuk bidang kesehatan, kepolisian, rekrutmen, pembuatan konten, dan komunikasi—negara-negara bagian mulai memberlakukan undang-undang untuk membatasi deepfake, mencegah diskriminasi algoritma, dan lainnya. Di tengah ketiadaan legislasi federal yang komprehensif, regulasi di tingkat negara bagian dianggap sebagai upaya penting untuk menutup celah keamanan AI.

Para pengkritik menilai, perintah eksekutif Trump bisa melemahkan pengawasan, membiarkan perusahaan teknologi besar menghindari tanggung jawab, serta gagal mencegah risiko AI secara tepat waktu, misalnya rekomendasi keliru yang membahayakan pengguna, paparan konten tidak pantas terhadap anak, bias algoritma, pelanggaran privasi, dan penyebaran disinformasi. Sementara para pendukung—termasuk CEO OpenAI Sam Altman dan tokoh terkemuka Silicon Valley lainnya—berpendapat bahwa fragmentasi regulasi negara bagian justru menghambat inovasi, memperlambat laju AS dalam persaingan AI dunia, serta berdampak pada keamanan nasional dan keunggulan ekonomi.

Menurut bocoran draf yang diperoleh CNN, perintah eksekutif tersebut akan menginstruksikan Jaksa Agung AS membentuk “Kelompok Kerja Litigasi AI” untuk menantang undang-undang di tingkat negara bagian, dan menggantinya dengan kerangka kerja federal yang seragam. Inti kebijakan pemerintahan Trump adalah mengurangi beban regulasi bagi perusahaan, serta mempercepat pengembangan teknologi AI melalui satu sistem aturan tunggal.

Namun, gelombang penolakan terus meluas. Ratusan organisasi—termasuk serikat pekerja teknologi, organisasi perlindungan konsumen, lembaga pendidikan, dan banyak lagi—telah mengirim surat bersama ke Kongres, memperingatkan bahwa pelarangan regulasi negara bagian bisa menyebabkan PHK massal, harga monopoli, lonjakan konsumsi energi, dan masalah sosial lainnya. Gubernur Florida Ron DeSantis bahkan menyebut langkah ini sebagai “ekspansi kekuasaan federal yang berlebihan” yang akan membuat negara bagian kehilangan kemampuan melindungi warga mereka.

Seiring draf perintah eksekutif mendekati versi final, perebutan pengaruh politik dan industri terkait wewenang regulasi AI di Amerika Serikat pun memanas. Pola pengawasan ke depan diperkirakan akan memengaruhi daya saing, keamanan, dan dampak sosial AS dalam bidang kecerdasan buatan.