Penulis: Castle Labs
Penerjemah: Shan Oppa, Jinse Finance

Ketika Satoshi Nakamoto merilis whitepaper, ambang masuk penambangan Bitcoin sangat rendah. Setiap gamer dengan CPU yang cukup baik dapat menambang Bitcoin senilai jutaan dolar masa depan setiap hari.

Pada saat itu, jika Anda meninggalkan gim “The Sims” di PC rumah dan beralih menambang, Anda bisa membangun kekayaan keluarga yang membuat keturunan Anda tak perlu lagi khawatir soal penghidupan—dengan ROI hingga 250.000 kali lipat.

Namun, mayoritas gamer tetap larut dalam konsol Xbox, gemar memainkan “Halo 3” dan sejenisnya; hanya segelintir remaja yang memakai komputer rumah untuk menambang, dan penghasilan mereka bahkan melampaui raksasa teknologi modern. Napoleon menjadi legenda dengan menaklukkan Mesir dan Eropa, tetapi Anda hanya perlu klik “Mulai Menambang” untuk membuka jalan menuju kekayaan.

Dalam 15 tahun, Bitcoin telah menjadi aset global. Penambangan kini bergantung pada operasi skala besar dengan miliaran dolar dana, perangkat keras, dan konsumsi energi; rata-rata satu Bitcoin menghabiskan 900.000 kWh listrik.

Bitcoin melahirkan paradigma baru, sangat kontras dengan dunia keuangan penuh sekat yang kita alami saat tumbuh dewasa. Ini mungkin adalah perlawanan nyata pertama terhadap elite setelah kegagalan gerakan “Occupy Wall Street”. Penting dicatat, Bitcoin lahir tepat setelah krisis keuangan global era Obama, didorong ketidakpuasan publik atas praktik perbankan bak kasino penuh risiko. UU Sarbanes-Oxley 2002 semula hendak mencegah gelembung dotcom terulang—ironisnya, krisis 2008 jauh lebih parah.

Siapapun Satoshi, penemuannya hadir di momen tepat—sebuah perlawanan spontan namun matang, melawan “Leviathan” yang perkasa dan meresap ke mana-mana.

Sebelum 1933, pasar saham AS praktis tanpa regulasi, hanya dikekang “Blue Sky Law” negara bagian, menciptakan asimetri informasi dan manipulasi harga yang merajalela.

Krisis likuiditas 1929 menjadi stress test yang meruntuhkan sistem ini, membuktikan bahwa swakelola terdesentralisasi tak mampu membendung risiko sistemik (terdengar familiar?). Pemerintah AS merombaknya lewat Securities Act 1933 dan 1934, mengganti prinsip “caveat emptor” dengan lembaga penegak hukum (SEC) dan aturan keterbukaan wajib—menstandarkan hukum seluruh aset publik, memulihkan kepercayaan pasar atas solvabilitas sistem… Kini, DeFi sedang mengalami siklus serupa.

Hingga baru-baru ini, kripto tetap eksis sebagai “shadow banking” tanpa izin, mirip pasar pra-1933, tetapi jauh lebih berbahaya karena nol regulasi. Arsitekturnya mengandalkan kode dan hype sebagai mekanisme tata kelola, tanpa memperhitungkan risiko laten dari “ekosistem liar” ini. Gelombang kebangkrutan 2022 menjadi “stress test 1929” bagi ekosistem, membuktikan desentralisasi tak sama dengan keuntungan tak terbatas dan mata uang yang kokoh; justru sebaliknya, ia menciptakan simpul risiko yang bisa melahap banyak kelas aset. Kini, kita menyaksikan transisi paksa: kripto bergeser dari paradigma “kasino” libertarian ke aset legal. Regulator ingin mengarahkan kripto: begitu legal, dana, institusi, HNWI, dan pemerintah bisa memegangnya layaknya aset lain—dan memungut pajak.

Tulisan ini mencoba menelusuri akar institusionalisasi kripto—transformasi yang kini tak terelakkan. Tujuan kami memprediksi arah tren ini dan mendefinisikan bentuk akhir ekosistem DeFi.

Lapis Regulasi

Hingga DeFi memasuki “zaman kegelapan” pertama pada 2021, ciri utama fase awalnya bukan regulasi baru, melainkan perluasan hukum lama oleh lembaga federal untuk mengakomodasi aset digital. Segalanya ada urutannya.

Langkah besar federal pertama terjadi 2013, ketika FinCEN menerbitkan pedoman yang mengklasifikasikan “penukar” dan “administrator” kripto sebagai usaha layanan uang, sehingga tunduk pada Bank Secrecy Act dan AML. 1933 bisa dianggap sebagai tahun DeFi pertama kali diakui Wall Street—membuka jalan penegakan hukum dan menanam benih represi.

2014, IRS memperumit regulasi dengan mengumumkan kripto adalah “properti”, bukan mata uang, untuk pajak federal—setiap transaksi kena pajak capital gain. Bitcoin mendapat definisi hukum, sekaligus beban pajak—bertolak belakang dari niat awalnya!

Di tingkat negara bagian, New York meluncurkan “BitLicense” kontroversial pada 2015, kerangka regulasi pertama yang mewajibkan pengungkapan bagi perusahaan kripto. Akhirnya, SEC lewat “DAO Report” mengakhiri “pesta liar”, menyatakan banyak token adalah sekuritas tak terdaftar menurut “Howey Test”.

2020, OCC sempat membuka pintu bagi bank nasional untuk layanan kustodi kripto, namun kemudian dibatalkan pemerintah Biden—praktik lazim presiden sebelumnya.

Di Eropa, dunia lama di seberang Atlantik, pemikiran usang mendominasi regulasi kripto. Terinspirasi hukum Romawi yang kaku dan bertolak belakang dengan common law, semangat anti kebebasan individu menekan potensi DeFi di tatanan konservatif ini. AS berakar pada Protestanisme—etos mandiri membentuk jiwa kewirausahaan dan kebebasan Amerika.

Eropa, dengan Katolik, hukum Romawi, dan sisa feodalisme, melahirkan budaya berbeda. Maka, wajar Prancis, Inggris, Jerman menempuh jalur regulasi berbeda. Di lingkungan yang mengagungkan kepatuhan, bukan keberanian, kripto pasti ditekan keras.

Fase awal regulasi kripto Eropa penuh birokrasi terfragmentasi, tanpa visi bersama. Kemenangan pertama datang 2015—Pengadilan Eropa membebaskan transaksi Bitcoin dari PPN via kasus Skatteverket v Hedqvist, secara de facto mengakui status mata uang kripto.

Sebelum hukum bersama UE, tiap negara mengatur sendiri, hingga hadir MiCA. Prancis (hukum PACTE yang buruk) dan Jerman (lisensi kustodi kripto) membangun regulasi nasional ketat, sementara Malta dan Swiss berlomba menarik perusahaan kripto dengan kebijakan unggul.

2020, Fifth Anti-Money Laundering Directive mengakhiri era chaos, mewajibkan KYC ketat di seluruh UE, menghapus transaksi anonim. Komisi UE sadar, aturan tumpang-tindih di 27 negara tak berkelanjutan, sehingga mengajukan MiCA di akhir 2020—mengakhiri era fragmentasi, membuka babak regulasi terpadu… namun mengecewakan semua pihak.

Model Progresif Amerika

“Oh, blockchain, tahukah kau, saat Trump membersihkan jalan, yang lama kini sah?”

Reformasi regulator AS bukan perubahan sistemik sejati, melainkan didorong elite opini. Pergantian kekuasaan 2025 membawa ide baru: merkantilisme menggantikan moralitas.

Desember 2024, Trump meluncurkan meme coin kontroversial, mungkin peristiwa penanda, mungkin tidak, namun menegaskan elite siap membangkitkan kripto lagi. Kini, banyak “tokoh terdepan” kripto memimpin industri, berjuang untuk kebebasan lebih bagi pendiri, developer, dan retail.

Paul Atkins menjadi Ketua SEC bukan sekadar penunjukan orang, melainkan perubahan regulasi. Pendahulunya Gary Gensler memusuhi kripto secara terang-terangan, menjadi “musuh nomor satu” generasi ini. Paper Oxford menyebut aturan Gensler sangat destruktif. Karena sikap kerasnya, DeFi kehilangan tahun-tahun emas, dikekang birokrat yang tak paham industrinya.

Paul Atkins tak hanya menghentikan gugatan, tapi juga meminta maaf secara tidak langsung. “Crypto Program” yang ia luncurkan adalah model perubahan birokrasi. Program ini bertujuan membangun sistem pengungkapan standar, membosankan, dan komprehensif, agar Wall Street bisa memperdagangkan aset kripto seperti minyak. Allen & Overy merangkum inti program:

1. Membangun kerangka regulasi jelas bagi penerbit aset kripto di AS
2. Menjamin kebebasan memilih kustodian dan bursa
3. Merangkul persaingan pasar, mendorong “super app”
4. Mendukung inovasi on-chain dan DeFi
5. Mekanisme pengecualian inovatif & jaminan kelayakan bisnis

Mungkin perubahan terpenting terjadi di Departemen Keuangan. Janet Yellen dulu menganggap stablecoin sebagai risiko sistemik, namun Scott Bessent—berpikir hedge fund, bertugas di birokrasi—melihat hakikat stablecoin: mereka adalah satu-satunya pembeli neto baru US Treasury.

Scott Bessent paham realitas pelik di balik defisit AS. Saat bank sentral luar negeri memperlambat pembelian US Treasury, permintaan besar penerbit stablecoin atas surat utang jangka pendek menjadi berkah baginya. USDC, USDT, dan stablecoin lain bukan pesaing dolar, melainkan “ujung tombak” yang memperluas hegemoni dolar ke negara-negara yang warganya lebih suka stablecoin daripada fiat yang terdepresiasi.

Jamie Dimon juga beralih dari “bear” ke “bull”. CEO JPMorgan ini, yang dulu mengancam memecat trader Bitcoin, melakukan “U-turn” paling menguntungkan dalam sejarah keuangan. Tahun 2025, JPMorgan meluncurkan pinjaman dengan jaminan kripto, tanda “menyerah total”. The Block melaporkan:

JPMorgan berencana mengizinkan klien institusional menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai agunan pinjaman sebelum akhir tahun, menandai pendalaman Wall Street ke kripto.

Bloomberg mengutip sumber bahwa program ini akan diluncurkan global, mengandalkan kustodian pihak ketiga untuk keamanan agunan.

Saat Goldman Sachs dan BlackRock mulai menggerogoti pendapatan kustodi JPMorgan, perang ini sebenarnya sudah usai. Bank memenangkan perang dengan menghindari konfrontasi.

Terakhir, Senator “crypto lone wolf” Cynthia Lummis—dulu hanya ditoleransi, kini jadi pendukung paling setia sistem agunan baru kripto AS. Proposal “Cadangan Strategis Bitcoin” miliknya, dulunya teori pinggiran di Twitter, kini masuk sidang komite resmi. Komentarnya memang belum menggoyang harga Bitcoin, tetapi usahanya patut dihargai.

Tata hukum 2025 penuh nuansa “settled yet unresolved”. Pemerintah saat ini sangat pro-kripto, sampai firma hukum top pun meluncurkan tracker kebijakan kripto: Latham & Watkins meluncurkan “US Crypto Policy Tracker”, memantau update regulasi DeFi. Namun, kita masih dalam tahap eksplorasi.

Saat ini, dua RUU mendominasi debat kripto AS:

1. GENIUS Act (disahkan Juli 2025): “Guidance and Establishing National Innovation in US Stablecoins Act”. Menandai pemerintah AS akhirnya mengatur stablecoin—aset terpenting kedua setelah Bitcoin. Dengan mewajibkan cadangan US Treasury 1:1, stablecoin diubah dari risiko sistemik menjadi alat geopolitik mirip emas atau minyak. Praktis memberi wewenang Circle, Tether, dsb. jadi pembeli sah US Treasury: win-win.
2. Sebaliknya, CLARITY Act masih jadi “Godot” industri. RUU struktur pasar ini macet di House Financial Services Committee, bertujuan menyelesaikan sengketa yurisdiksi SEC vs CFTC soal kripto: sekuritas atau komoditas? Selama belum lolos, bursa tetap di “grey zone”—berjalan dengan pedoman sementara, bukan hukum permanen.

RUU ini kini jadi senjata politik antara Demokrat dan Republik.

Akhirnya, penghapusan Staff Accounting Bulletin 121 (SAB 121) sangat signifikan. Aturan akuntansi teknis ini mewajibkan bank memperlakukan aset kustodi sebagai liabilitas, sehingga menghambat kepemilikan kripto. Penghapusannya bagai membuka bendungan: dana institusi (bahkan dana pensiun!) kini bisa membeli kripto tanpa takut represi regulator. Sementara itu, perusahaan asuransi mulai menawarkan produk asuransi jiwa berbasis Bitcoin—masa depan cerah.

Dunia Lama: Risiko Aversion Bawaan

“Masyarakat kuno penuh perbudakan, adat, dan hukum—menguntungkan elite, menindas rakyat biasa.” — Cicero

Sebuah peradaban tinggi penghasil Plato, Hegel, bahkan Macron (bercanda) — jika kreator masa kini dikekang birokrat medioker yang kerjanya hanya menghalangi inovasi — lalu apa gunanya peradaban itu?

Seperti gereja yang dulu membakar (atau sekadar mengadili) ilmuwan, kini Eropa menelurkan hukum rumit nan menakutkan yang cuma mengusir entrepreneur. Semangat pemberontakan muda Amerika tak pernah terpisah sejauh ini dari Eropa yang lesu. Brussel semestinya bisa berubah progresif, namun malah memilih keras kepala yang melelahkan.

Implementasi penuh MiCA akhir 2025 adalah puncak kehendak birokrasi—namun menghancurkan inovasi.

MiCA dipromosikan ke publik sebagai “kerangka komprehensif”, meski di Brussel berarti “siksaan total”. Ia memang membawa kepastian—sampai pada titik semua pelaku hengkang.

Cacat utama MiCA adalah kekeliruan klasifikasi: memandang pendiri kripto layaknya bank sentral. Biaya kepatuhan sangat tinggi, bikin perusahaan kripto dipastikan gagal.

Norton Rose Fulbright mengeluarkan memo objektif soal aturan ini.

Secara struktur, MiCA adalah mekanisme eksklusi, memasukkan aset digital ke kategori super-regulasi (ART & EMT), dan mewajibkan penyedia jasa kripto (CASPs) mematuhi sistem kepatuhan rumit, meniru MiFID II yang awalnya hanya untuk raksasa finansial.

Pada bagian III dan IV, aturan ini mewajibkan stablecoin punya cadangan likuid 1:1, dan secara hukum menganggap stablecoin algoritmik selalu insolven, sehingga pada dasarnya melarangnya (yang bisa jadi risiko sistemik besar; bayangkan, tiba-tiba dinyatakan ilegal oleh Brussel!).

Selain itu, penerbit token “signifikan” (sART/sEMT) tunduk pada pengawasan ekstra EBA, termasuk persyaratan modal yang membuat penerbitan token oleh startup tidak layak secara ekonomi. Kini, tanpa tim legal top dan modal level TradFi, mustahil mendirikan lembaga kripto.

Bagi perantara, bagian V menghapus konsep bursa offshore/cloud. CASPs wajib punya kantor cabang di negara anggota UE, menunjuk direktur tetap yang lulus “fit & proper”, dan menerapkan segregated custody. Kewajiban “whitepaper” (pasal 6) mengubah dokumen teknis menjadi prospektus mengikat, dengan sanksi perdata berat untuk misinformasi/omisi, mematahkan anonimitas korporat yang dihargai industri. Akhirnya, mendirikan lembaga kripto sama rumitnya dengan membuka bank baru.

Meski aturan ini memperkenalkan “passporting” (CASP berlisensi di satu negara bisa beroperasi di seluruh EEA tanpa relokasi), biaya “koordinasi” (kata buruk dalam hukum UE) sangat tinggi.

MiCA membangun tembok regulasi—hanya institusi berkantong tebal yang sanggup membiayai integrasi AML/CFT, pemantauan pasar, dan laporan kehati-hatian. MiCA bukan sekadar mengatur pasar kripto Eropa, tapi efektif menutup pintu bagi pendiri kripto tanpa sumber daya hukum/finansial besar—yang notabene mayoritas.

Dilema Regulasi Nasional Eropa

Selain hukum UE, BaFin Jerman kini hanya mesin kepatuhan rata-rata, efisien hanya dalam urusan administratif industri yang sekarat ini. Sementara ambisi Prancis jadi “Web3 hub” Eropa (negara “startup”) terhadang tembok bikinan sendiri. Startup Prancis tak lagi fokus coding, malah eksodus. Mereka kalah bersaing dengan kecepatan pragmatis AS atau inovasi gigih Asia, membuat talenta lari ke Dubai, Thailand, dan Zurich.

Tapi lonceng kematian sesungguhnya adalah larangan stablecoin. Demi “melindungi kedaulatan mata uang”, UE pada dasarnya melarang stablecoin non-euro (seperti USDT), mengakhiri satu-satunya sektor DeFi yang benar-benar dapat diandalkan. Ekonomi kripto global bergantung pada stablecoin, sementara Brussel memaksa trader Eropa memakai “euro token” yang likuiditasnya rendah—di luar Schengen tak ada yang mau memegang token ini, menciptakan jebakan likuiditas.

ECB dan ESRB telah mendesak Brussel melarang model “multi-jurisdiction issuance”, artinya stablecoin global yang beredar di UE dan luar UE dianggap aset bisa dipertukarkan. ESRB yang dipimpin Christine Lagarde menyatakan, konsentrasi penebusan oleh non-UE atas token terbitan Eropa dapat “memperparah risiko rush di internal UE”.

Sementara itu, Inggris berencana membatasi kepemilikan stablecoin individu maksimal £20.000… sementara shitcoin sama sekali tak diatur. Strategi penghindaran risiko Eropa perlu reformasi total, jika tidak regulator bisa memicu keruntuhan total.

Alasannya sederhana: Eropa ingin rakyatnya selalu terikat euro, tak bisa ikut ekonomi AS, atau lepas dari stagnasi/kontraksi. Reuters melaporkan:

“ECB memperingatkan stablecoin bisa menguras simpanan ritel berharga bank-bank zona euro, dan penebusan satu stablecoin saja bisa berdampak luas ke stabilitas keuangan global.”

Benar-benar omong kosong!

Kerangka Ideal: Model Swiss

Beberapa negara tak terjebak politik partisan, keputusan bodoh, atau hukum usang—berhasil keluar dari dilema “over/under-regulated” dan menemukan solusi win-win. Swiss adalah contoh cemerlang.

Regulasi Swiss beragam namun efisien, ramah industri, disukai penyedia jasa dan pengguna:

• FINMASA (Financial Market Supervision Act): 2007, mendirikan FINMA sebagai regulator independen terpadu, menggabungkan pengawasan bank, asuransi, dan AML.
• FinSA (Financial Services Act): fokus perlindungan investor, mewajibkan kode etik ketat, klasifikasi nasabah (ritel, profesional, institusi), dan transparansi (dokumen pengungkapan), menciptakan “level playing field” bagi bank dan manajer aset independen.
• Anti-Money Laundering Act: inti pencegahan kejahatan keuangan, berlaku bagi semua perantara (termasuk CASP kripto), menetapkan kewajiban kepatuhan dasar.
• DLT-Law (Distributed Ledger Technology Law, 2021): “paket UU” revisi 10 UU federal (termasuk Hukum Utang & Eksekusi), mengakui status hukum aset kripto.
• Regulasi VASP: penerapan nol toleransi AML FATF “travel rule”, tanpa batas transaksi minimum bebas aturan.
• Pasal 305bis SCC: mendefinisikan standar pidana pencucian uang.
• Standar CMTA: dikeluarkan Capital Markets and Technology Association, tak mengikat secara hukum tapi diadopsi luas industri.

Regulasi dilakukan oleh parlemen (UU federal), FINMA (peraturan/edaran), dan SRO di bawah pengawasan FINMA (misal Relai)—mengawasi manajer aset independen dan perantara kripto. MROS memeriksa laporan aktivitas mencurigakan (SAR), lalu menyerahkannya ke jaksa.

Hasilnya, Zug Valley jadi tolok ukur emas bagi pendiri kripto—kerangka regulasi yang jelas memungkinkan bisnis berjalan di bawah perlindungan hukum, menenangkan pengguna dan bank yang siap ambil sedikit risiko.

Maju Terus, Amerika!

Sikap dunia baru terhadap kripto bukan karena haus inovasi (toh Prancis belum pernah kirim orang ke bulan), tapi karena kepepet fiskal. Sejak Web2 jatuh ke Silicon Valley 80-an, Eropa memandang Web3 semata-mata sebagai sumber pajak, bukan bidang yang perlu dikembangkan.

Penindasan ini struktural dan kultural. Di tengah populasi menua dan sistem pensiun megap-megap, UE tak bisa membiarkan industri keuangan saingan di luar kendalinya. Ini mirip tuan tanah feodal yang memenjarakan/membunuh bangsawan daerah biar tak ada pesaing. Eropa punya insting buruk: demi mencegah perubahan liar, rela mengorbankan rakyat sendiri. Berbanding terbalik dengan AS—subur lewat kompetisi, ambisi, dan semangat faustian.

MiCA bukan kerangka “pertumbuhan”, tapi vonis mati. Ia didesain memastikan semua transaksi warga zona euro terekam regulator, negara bisa mengambil bagian—layaknya raja gendut memeras rakyat. Eropa menempatkan diri sebagai koloni konsumsi mewah global, museum abadi yang jadi tontonan kagum Amerika atas masa silam yang takkan kembali.

Swiss dan UEA lolos dari beban sejarah dan cacat struktural. Mereka tak perlu menanggung beban mata uang cadangan dunia, tak ada birokrasi lamban 27 negara—lamban yang dirasakan sendiri oleh orang dalam UE. Dengan DLT-Law sebagai “ekspor kepercayaan”, mereka menarik proyek IP inti (Ethereum, Solana, Cardano). UEA ikut, tak heran warga Prancis pun pindah ke Dubai.

Kita memasuki era arbitrase yurisdiksi yang ekstrem.

Industri kripto akan terfragmentasi secara geografis: sisi konsumsi tetap di AS/Eropa, sepenuhnya patuh KYC, pajak tinggi, terintegrasi bank; sementara layer protokol migrasi total ke Swiss, Singapura, UEA dsb. yang rasional regulasinya.

Pengguna tetap global, tetapi pendiri, VC, protokol, developer harus mempertimbangkan meninggalkan pasar domestik demi ekosistem lebih ramah.

Nasib Eropa adalah jadi museum keuangan. Ia menawarkan hukum indah tapi sia-sia, mematikan bagi pengguna nyata. Saya penasaran, apakah birokrat teknokrat di Brussel pernah beli Bitcoin, atau sekadar coba transfer stablecoin lintas chain?

Kripto sebagai aset makro sudah tak terhindarkan, dan AS akan terus jadi pusat keuangan global. AS sudah punya asuransi jiwa berbasis Bitcoin, agunan kripto, cadangan kripto, serta dukungan VC untuk semua ide, menciptakan lahan subur bagi kreator.

Penutup Penuh Kekhawatiran

Singkatnya, “dunia baru indah” yang dibangun Brussel saat ini lebih mirip monster Frankenstein: mencoba menempelkan kepatuhan perbankan abad 20 ke protokol terdesentralisasi abad 21—yang didesain engineer yang bahkan tak peduli pada sentimen anti-ECB di Eropa.

Kita harus mendorong sistem regulasi baru, yang menempatkan realitas di atas kendali administratif—jika tidak, ekonomi Eropa yang sudah lemah akan mati lemas.

Sayangnya, kripto bukan satu-satunya korban obsesi aversi risiko ini. Ia hanya target terbaru para birokrat bergaji tinggi—yang menguasai koridor postmodern membosankan ibukota kita. Kelas penguasa ini memberlakukan regulasi ketat justru karena minim pengalaman dunia nyata. Mereka tak pernah merasakan ribetnya KYC, mengurus paspor, atau izin usaha; meski Brussel mengklaim penuh talenta teknologi, pendiri dan pengguna kripto harus berurusan dengan orang amatir yang hanya bisa bikin aturan merusak.

Eropa harus segera berbalik arah. Saat UE sibuk membuat aturan menyesakkan, AS secara aktif memperjelas cara “mengatur” DeFi, menuju kerangka kerja efektif untuk semua. Tren sentralisasi lewat regulasi sudah jelas: saat FTX kolaps, akhirnya sudah ditentukan.

Investor nyangkut menuntut akuntabilitas; kita butuh keluar dari siklus “wild west”—meme coin, serangan bridge, regulasi kacau. Kita butuh struktur yang memungkinkan modal mapan (Sequoia, Bain, BlackRock, Citi, dsb. memimpin) masuk dengan aman, sembari melindungi pengguna akhir dari kapital predator.

Roma tak dibangun sehari, tetapi eksperimen kripto sudah 15 tahun, fondasinya masih compang-camping. Jendela peluang membangun industri kripto fungsional cepat tertutup; dalam perang, ragu dan kompromi hanya berujung bencana—kedua sisi Atlantik harus bertindak cepat, tegas, dan total dalam regulasi.

Jika siklus ini benar-benar segera berakhir, maka kini saatnya memulihkan reputasi dan menebus hak investor serius yang selama ini jadi korban pelaku buruk.

Trader lelah tahun 2017, 2021, dan 2025 menuntut reckoning dan solusi tuntas isu kripto; yang terpenting, berharap semua aset favorit dunia akhirnya menembus all-time high yang pantas.